Pada masa reformasi Indonesia tengah menghadapi krisis ekonomi. Usaha-usaha/upaya-upaya untuk pemulihan ekonomi terus dilakukan pada beberapa periode kepemimpinan masa reformasi.
a. Pemerintahan Presiden B. J. Habibie
Pada masa pemerintahannya, ditetapkan kebijakan pokok dibidang ekonomi, yakni penanggulangan krisis ekonomi dengan sasaran terkendalinya nilai rupiah & tersedianya kebutuhan bahan pokok & obat-obatan dengan harga terjangkau serta berputarnya roda perekonomian nasional, & pelaksanaan reformasi ekonomi. Untuk melaksanakan kebijakan itu dilakukan langkah-langkah berikut;
Source: Pihak Ketiga. |
Pada masa pemerintahannya, ditetapkan kebijakan pokok dibidang ekonomi, yakni penanggulangan krisis ekonomi dengan sasaran terkendalinya nilai rupiah & tersedianya kebutuhan bahan pokok & obat-obatan dengan harga terjangkau serta berputarnya roda perekonomian nasional, & pelaksanaan reformasi ekonomi. Untuk melaksanakan kebijakan itu dilakukan langkah-langkah berikut;
- Menjalin kerja sama dengan International Moneter Fund-IMF (Dana Moneter Internasional) untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi.
- Menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian.
- Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah.
- Menaikan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika hingga di bawah sepuluh ribu rupiah.
- Membentuk lembaga pemantau & penyelesaian masalah utang luar negeri.
Upaya-upaya menyelesaikan krisis keuangan & perbaikan ekonomi yang dilakukan berhasil menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, yakni Rp. 6.700,00 per dolar Amerika pada bulan Juni 1999. Tetapi rupiah kembali melemah mencapai Rp. 8.000,00 per dolar Amerika pada akhir masa jabatan B. J. Habibie.
b. Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid
Pada masa pemerintahannya, kondisi ekonomi Indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan & kondisi keuangan sudah mulai stabil. Tetapi, keadaan kembali merosot. Pada April 2001, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika melemah hingga mencapai Rp. 12.000,00. Melemahnya nilai tukar rupiah itu berdampak negatif terhadap perekonomian nasional & menghambat usaha pemulihan ekonomi.
c. Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri
Pada masa pemerintahannya, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika berhasil distabilkan & berdampak pada terkendalinya harga-harga barang. Selain itu, tingkat inflasi rendah & cadangan devisa negara stabil. Tetapi, pertumbuhan ekonomi masih tergolong rendah yang disebabkan kurang menariknya perekonomian Indonesia bagi investor & karena tingginya suku bunga deposito. Adapun kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi permasalah ekonomi antara lain;
- Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 Miliar.
- Mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp. 116.3 Triliun.
- Kebijakan privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
d. Pemerintahan Presiden SBY
Pada masa pemerintahannya Indonesia mengalami perkembangan yang cukup baik. Hal ini terlihat dari rata-rata pertumbuhan ekonomi yang berkisar pada 5% sampai 6% per tahun serta kemampuan ekonomi Indonesia yang bertahan dari pengaruh krisis ekonomi & finansial yang terjadi di zona Eropa sepanjang tahun 2008 hingga 2009. Dalam menyelenggarakan perekonomian negara, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan antara lain;
- Mengurangi Subsidi Bahan Bakar Minyak—Melonjaknya harga minyak dunia menimbulkan kekhawatiran akan membenani Anggaran Pendapatan & Belanja Negara (APBN). Oleh sebab itu, ditetapkanlah kebijakan pengurangan subsidi BBM agar tidak membebani APBN. Anggaran subsidi BBM kemudian dialihkan ke subsidi sektor pendidikan & kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pengurangan subsidi BBM berakibat pada kenaikan harga BBM.
- Pemberian Bantuan Langsung Tunai—Program BLT diselenggarakan sebagai respon kenaikan BBM. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya & mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi.
- Pengurangan Utang Luar Negeri—Dalam rangka mengurangi utang luar negeri, pada 2006, pemerintah Indonesia melunasi sisa utang ke IMF sebesar 3,1 Miliar dolar Amerika. Dengan pelunasan utang ini, Indonesia sudah tidak lagi berkewajiban mengikuti syarat-syarat IMF yang bisa memengaruhi kebijakan ekonomi nasional Indonesia.
Demikianlah artikel mengenai masa reformasi Indonesia menghadapi krisis ekonomi, semoga bermanfaat bagi kita semua.